Kuasa Hukum Kades Purwasaba Soroti Kewenangan Inspektorat Dalam Polemik Perangkat Desa

Foto, Kades Purwasaba (Hoho)

Banjarnegara | Global7.id — Polemik penolakan pelantikan perangkat desa hasil penjaringan di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Inspektorat dalam proses pemerintahan desa.

 

Tim kuasa hukum Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni Nugroho atau Kades Hoho, menilai keterlibatan Inspektorat dalam menentukan kelanjutan pelantikan perangkat desa berpotensi melampaui fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

Kuasa hukum yang tergabung dalam Bidang Hukum, Advokasi dan HAM DPD GRIB JAYA Jawa Tengah itu menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara hukum berada pada kepala desa.

 

Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebut kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

 

Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 53 ayat (1) UU Desa yang menyatakan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati atau wali kota.

 

Selain itu, Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 junto PP Nomor 11 Tahun 2019 mengatur bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa dilakukan kepala desa melalui konsultasi kepada camat, bukan melalui persetujuan Inspektorat.

 

Salah satu tim kuasa hukum, Subandi, S.H., M.H., CPM, mempertanyakan dasar hukum apabila hasil pemeriksaan khusus Inspektorat dijadikan dasar penolakan pelantikan perangkat desa terpilih.

 

“Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, bukan lembaga yang diberi kewenangan menentukan sah atau tidaknya pengangkatan perangkat desa,” kata Subandi, Jumat, 8 Mei 2026.

Bacaan Lainnya

 

Menurut dia, tugas dan fungsi Inspektorat telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Namun, kata dia, regulasi tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Inspektorat untuk merekomendasikan membatalkan atau menghentikan proses pengangkatan perangkat desa.

 

“Pengawasan tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap kewenangan atributif kepala desa,” ujarnya.

 

Subandi menilai apabila terdapat tindakan pejabat atau lembaga yang melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

Dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang.

 

Sementara Pasal 18 menyebut suatu tindakan dapat dikategorikan melampaui wewenang apabila dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

 

Selain menyoroti kewenangan Inspektorat, kuasa hukum juga mempertanyakan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai dasar penolakan pelantikan.

Menurut mereka, proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa telah berlangsung sebelum regulasi tersebut diterbitkan.

 

“Prinsip hukum administrasi tidak membenarkan penerapan aturan secara surut apabila menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum,” kata Subandi.

 

Tim kuasa hukum juga mengaku telah meminta salinan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Banjarnegara terkait proses penjaringan perangkat desa di Purwasaba. Namun hingga kini dokumen tersebut disebut belum diberikan kepada pihak desa maupun kuasa hukum.

 

Menurut mereka, apabila dokumen tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, maka pemerintah daerah tetap wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Sementara itu, Kepala Desa Purwasaba Welas Yuni Nugroho menyatakan pihaknya masih mengedepankan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terkait polemik tersebut.

 

“Kami berharap seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” kata Hoho.

 

G7/AR

Pos terkait