Global7.id – Jakarta,
Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Jakarta Timur memicu reaksi keras dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak penutupan permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 di Duren Sawit setelah puluhan siswa diduga menjadi korban program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 4 April 2026, ini menjadi sorotan nasional setelah 72 siswa dari empat sekolah dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu MBG yang diduga berupa spageti. Para korban kemudian dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan di Jakarta Timur untuk mendapatkan penanganan medis.
Desakan Tegas: Tutup Permanen
Charles menilai langkah pembekuan sementara tidak sebanding dengan dampak serius yang ditimbulkan. Ia menegaskan, setiap SPPG yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan harus dicabut izin operasionalnya tanpa pengecualian.
Menurutnya, langkah tegas ini penting sebagai efek jera sekaligus bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Alarm Serius Program Nasional
Ia juga menyebut kasus ini sebagai alarm keras bagi pelaksanaan program MBG. Keselamatan peserta didik, kata dia, harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.
Baca Juga: Geger! 72 Siswa SD Keracunan Massal Usai Makan MBG, Menu Spageti Diduga Jadi Biang Masalah
Audit Total dan Libatkan BPOM
Charles turut mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga distribusi makanan ke sekolah.
Pengawasan juga diminta diperketat dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi ujian besar bagi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Publik kini menanti hasil investigasi resmi untuk memastikan penyebab pasti keracunan.
Jika tidak ditangani secara tegas dan transparan, bukan hanya keselamatan siswa yang terancam namun juga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional ini.
G7/KMP
