Global7.id – Pati,
Kekecewaan meluas di kalangan masyarakat Kabupaten Pati usai kabar bahwa rencana pemakzulan terhadap Sudewo batal dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Pati. Banyak warga menilai keputusan tersebut sebagai bentuk lemahnya keberpihakan wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah anggota dewan sempat menggulirkan wacana pemakzulan Bupati Sudewo akibat berbagai kebijakan yang dinilai kontroversial dan tidak pro-rakyat. Sebagai contoh, kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang memicu gelombang protes besar-besaran.
DPRD Pati akhirnya memutuskan tidak memakzulkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati, Sudewo. Menanggapi hal tersebut Perwakilan Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati kecewa dengan hasil sidang paripurna tersebut.
“Kami terus terang sangat kecewa selaku masyarakat sangat kecewa sekali,” kata Mulyati kepada wartawan ditemui di posko Masyarakat Pati Bersatu, Jumat (31/10/2025).
Mulyati menilai keputusan tidak sejalan dengan rapat pansus hak angket kebijakan Bupati Pati yang selama ini berjalan. Menurutnya banyak temuan kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati, Sudewo. Namun ternyata hasil sidang paripurna berbalik tidak memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.
Dengan kemarin kita lihat di pansus selalu hadir di sidang kemarin itu sudah banyak bukti kesalahan tapi kok kemana orang-orang hebat luar biasa ikut memakzulkan tapi kok hari ini memutuskan berpihak kepada sana (kepada Bupati Pati, Sudewo). Tidak berpihak kepada masyarakat kami sangat kecewa,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan dari tujuh fraksi di DPRD Pati, satu fraksi yakni PDI Perjuangan menginginkan Bupati Sudewo dimakzulkan.
“Akan tetapi ada enam Fraksi Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, dan Golkar menghendaki pak Bupati ini akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pak Bupati Pati ke depan,” jelasnya kepada wartawan selepas sidang paripurna di DPRD Pati, Jumat (31/10/2025).
Ali menjelaskan sebanyak 36 orang anggota DPRD Pati sepakat untuk tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
“Hasil rapat paripurna hak angket menyatakan pendapat berupa hak rekomendasi kinerja Bupati Pati ke depan,” ujarnya.
Hal senada juga di ungkapkan Seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Margoyoso, Slamet Widodo, mengungkapkan kekecewaannya:
> “Kami sudah berharap DPRD benar-benar mendengarkan suara rakyat. Tapi nyatanya, keputusan ini justru menunjukkan bahwa kepentingan politik lebih kuat dari kepentingan rakyat,” ujarnya, Jumat (1/11/2025).
Di sisi lain, Ketua DPRD Pati menyebut keputusan itu diambil setelah melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan stabilitas pemerintahan daerah.
> “Kami tidak ingin gegabah. Semua harus sesuai mekanisme hukum dan aturan perundang-undangan,” katanya dalam konferensi pers.
Meski demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa alasan tersebut tidak cukup. Mereka menganggap DPRD Pati gagal menunjukkan keberpihakan kepada publik yang selama ini mengeluhkan kinerja Pemkab di bawah kepemimpinan Sudewo.
Penutup editorial
Kasus ini menggambarkan satu hal yang penting: ketika aspirasi rakyat bergemuruh dan wakil rakyat tak mampu menjembatani, maka kepercayaan publik menjadi taruhan. Keputusan DPRD Pati untuk menunda pemakzulan Bupati Sudewo bisa saja dianggap sebagai langkah bijak agar proses lebih matang — atau justru sebagai sinyal bahwa politik lokal masih terlalu rapuh menghadapi tekanan publik. Jika rakyat merasa diabaikan, maka bukan hanya satu kebijakan yang akan dipersoalkan, tetapi legitimasi pemerintahan daerah itu sendiri. Waktu akan menunjukkan apakah keputusan ini memperkuat atau malah melemahkan akar demokrasi di Bumi Mina Tani.
G7/DTK/TEAM
