Global7.id – Jepara,
Bupati Jepara memberikan arahan tegas terkait penyelenggaraan program Sekolah Rakyat di daerahnya. Menurutnya, kegiatan keagamaan berupa mengaji tidak boleh terabaikan hanya karena adanya aktivitas tambahan di Sekolah Rakyat.
“Nanti kegiatan Sekolah Rakyat harus ada ngajinya. Jangan sampai ngajinya pada tidak lanjut gara-gara ikut Sekolah Rakyat. Begitu!!!” tegas Bupati dalam arahannya.
Bupati menambahkan, apabila regulasi atau arahan resmi dari Kementerian Pendidikan belum turun, Pemerintah Daerah (Pemda) Jepara akan mengambil peran sementara untuk memfasilitasi. Langkah ini sekaligus memastikan program berjalan seimbang, tanpa mengabaikan pendidikan formal dan nonformal yang sudah ada di masyarakat.
“Kita jangan menunggu terlalu lama. Kalau dari kementerian belum ada, nanti Pemda yang memfasilitasi dulu. Prinsipnya, Sekolah Rakyat tetap berjalan, tetapi ngajinya juga harus jalan. Ini bagian dari ikhtiar menuju Jepara Mulus,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Jepara bersama jajaran Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora). Kehadiran lintas instansi itu menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mengembangkan pendidikan alternatif yang inklusif sekaligus menjaga nilai keagamaan di masyarakat.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu terobosan pendidikan alternatif di Jepara untuk memberi kesempatan belajar bagi anak-anak di luar sekolah formal. Dengan arahan ini, Pemkab Jepara berharap kualitas pendidikan umum tetap seiring dengan penguatan nilai keagamaan dan moral generasi muda.
G7/AR
