Global7.id – Jepara,
Badan Penyelenggara Haji (BPH) terus menguatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan Tri Sukses Haji menuju penyelenggaraan ibadah haji yang profesional, transparan, dan berkualitas. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Penyelenggara Ibadah Haji yang digelar pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Astana Hinggil, Desa Sumosari, Jepara.
Kegiatan ini diikuti 200 peserta yang berasal dari tiga desa, yakni Desa Mambak, Desa Suwawal Timur (Kecamatan Pakis Aji), dan Desa Suwawal (Kecamatan Mlonggo). Sosialisasi menghadirkan pemateri Harus Al Rasyd dari Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam paparannya, Irfan menekankan pentingnya koordinasi dan penguatan tata kelola ibadah haji agar lebih profesional, efektif, efisien, serta mengedepankan pelayanan yang aman dan nyaman bagi jemaah.
Hadir pula H. Abdul Wakhid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dapil Jepara, Kudus, Demak. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pendaftaran dan pengelolaan ibadah haji akan terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dengan dukungan komunikasi lintas daerah.
“Kami akan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pendamping ibadah haji di Jepara, Kudus, dan Demak agar proses pelayanan semakin baik,” ujar Abdul Wakhid.
Ia juga menjelaskan alasan Presiden melakukan perubahan struktur kementerian dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji. Menurutnya, kementerian ini kini memiliki tugas fokus pada penyelenggaraan ibadah haji, produk halal, serta menggantikan peran Direktorat Jenderal Haji sebelumnya.
“Selama ini persoalan yang terjadi bukan karena pemerintah, tetapi lebih kepada kebijakan Arab Saudi. Saat ini, daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia mencapai 5 juta orang,” tambahnya.
Selain membahas aspek regulasi, acara ini juga menyoroti visi Tri Sukses Haji yang meliputi:
1. Sukses ritual penyelenggaraan ibadah haji,
2. Sukses ekosistem ekonomi haji, dan
3. Sukses peradaban serta keadaban haji.
Pemerintah menargetkan pada tahun 1447 H/2026 M, penyelenggaraan haji berjalan dengan kualitas prima, berbasis pengawasan ketat, serta mendorong dampak ekonomi melalui penguatan ekosistem haji, termasuk pengelolaan Dam, pembangunan hotel dan rumah sakit haji, serta pembentukan Bank Haji untuk transaksi keuangan syariah.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami kebijakan terbaru, potensi ekonomi di balik penyelenggaraan haji, dan langkah strategis pemerintah menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berdaya saing global.
G7/AR
