Global7.id – Jepara,
Aktivitas penambangan yang berlangsung di Desa Bategede, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, menuai sorotan tajam dari warga. Salah satu tokoh masyarakat sekaligus aktivis desa, Nur Said, S.H.,M.H.,CPM.menyampaikan keluhan keras atas dampak buruk yang ditimbulkan.
Sebagai Ketua Umum Satgas Desa Nusantara yang mempunyai fungsi Menjaga, Mengawal serta Mempejuangkan Desa yang merupakan bagian dari organisasi Parade Nusantara, Nur Said menyuarakan kejengkelannya,Ia menilai bahwa penambangan tersebut telah menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan yang nyata.
“Mobilisasi warga terganggu, debu dari truk-truk tambang beterbangan setiap hari, jalan-jalan makin rusak parah, tapi yang menikmati hasilnya cuma pengusaha. Ini tidak adil,” tegas Nur Said, Selasa (2/7/2025).
Menurutnya, aktivitas penambangan yang tidak diiringi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan jelas merugikan warga sekitar.terutama warga desa bandung dan warga desa datar yang di lalui mobilisasi penambangan tersebut, Jalan desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum kini mengalami kerusakan akibat lalu lalang kendaraan berat pengangkut material tambang batu.
Lebih lanjut, Nur Said juga menyinggung lemahnya pengawasan dari pihak terkait baik Eksenutif/Pemerintah daerah, Yudikatif/Kepolisian serta legislatif /DPRD Jepara.
“Kami mempertanyakan peran pemerinta dan dinas terkait. Seolah tutup mata. Harusnya ada regulasi tegas dan pengawasan ketat agar warga tidak menjadi korban,” tambahnya.
Warga Desa Bandung dan warga desa datar kecamatan mayong, khususnya yang tinggal di sekitar jalur tambang, mengaku terganggu menjalankan aktivitas terutama di saat aktifitas lalu lalang truk-truk pengangkut tambang batu,selain dampak debu juga menghambat mobiltas kendaraan umum akbiat jalannya sempit dan di perparah makin rusak berlubang tanpa adanya tanggung jawab.
Menanggapi situasi ini, Nur Said menyerukan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan lingkungan secara terbuka. Ia juga mengusulkan agar pengusaha tambang diwajibkan bertanggungjawab memperbaiki infrastruktur yang rusak dan APH jangan diam saja.
G7/AR
