Global7.id – Semarang,
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menuai kontroversi usai melontarkan istilah “Wartawan Bodrex” dalam sebuah kesempatan. Pernyataan ini langsung memicu protes keras dari berbagai organisasi pers dan jurnalis di Indonesia.
Ucapan tersebut dianggap merendahkan profesi wartawan yang selama ini berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis menilai, istilah itu tidak hanya menciptakan stigma negatif, tetapi juga mengabaikan peran pers dalam mengawal transparansi dan pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat desa.
Pernyataan Yandri bermula saat ia menanggapi pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam responsnya, ia menyebut adanya “wartawan Bodrex” yang dinilai tidak akurat dalam menyampaikan informasi.
Kalimat itu sontak memantik reaksi keras dari insan pers. Mereka menilai istilah tersebut melecehkan dedikasi jurnalis yang bekerja keras menyajikan informasi demi kepentingan publik. Sejumlah jurnalis pun mendesak agar Yandri menarik ucapannya dan memberikan klarifikasi resmi.
Tanpa rasa hormat Ketua DPD Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Jawa Tengah, mengecam keras terhadap Kemendes atas ucapannya yang mencederai lembaga Pers dan LSM. Ujaran kebencian dan pembunuhan karakter terhadap peran kontrol komponen jurnalis, dimana dalam setiap kinerjanya diatur dan di lindungi Undang undang Pers No 40 Tahun 1999, dengan begitu di lecehkan.
Menurut Hadi Lempe ketua DPD PWOin Jawa Tengah, pernyataan Kemendes di muka umum yang bermuara menghakimi komponen lembaga Pers dan Lembaga Masyarakat, ini sangat menyesatkan, maka tidak ada toleransi, Kemendes harus menelan konsekwensinya sebagai menteri pekok yang harus di lengserkan. Copot dari Jabatan Menteri, penjarakan atas perbuatan penghinaan, menciderai, melecehkan kelembagaan Pers dan Lembaga Masyarakat.
“Saya atas nama Lembaga Pers, selaku Ketua Asosiasi, Dewan Pimpinan Daerah, Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Jawa Tengah, mendukung untuk gelar aksi, seluruh kekuatan Jurnalis dan LSM turun ke jalan, tuntut Kemendes copot dari Jabatan Menteri, ” ujar Hadi Lempe, Senin (3/2).***
Sumber: G7.
