Global7.id – Nasional,
Kabinet Merah Putih yang baru diumumkan Presiden Prabowo Subianto langsung mendapat kritikan. Jumlah anggota kabinet yang mencapai 109 orang dinilai terlalu banyak. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru menyulitkan birokrasi di Indonesia.
Kritikan tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu yang menyebut kabinet Prabowo-Gibran terlalu gemuk. Terutama jika dibanding kabinet sebelumnya yang hanya berjumlah 34 kementerian.
“Jadi begini, ketika mejanya terlalu banyak, maka birokrasi akan panjang. Birokrasi yang panjang itu akan menjadi beban buat perijinan buat investasi dan sebagainya, sederhananya begitu,” katanya.
Saat memberikan komentar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024 Adian mengatakan saat ini terdapat 42 kementerian. Artinya proses birokrasi bakal menjadi semakin panjang. Waktu dan beban pun menurut Adian bakal semakin bertambah.
“Tadinya mejanya (kementerian) 34 sekarang mejanya jadi 42. Kan tambah meja tuh ya kan. Tambah meja artinya tambah birokrasi, tambah birokrasi artinya tambah proses. Tambah proses artinya tambah waktu. Tambah waktu artinya tambah beban baru. Itu aja,” ujar Adian.
Anggota DPR RI ini menyebut jumlah kementerian dan anggota kabinet yang banyak juga akan menyulitkan Prabowo dalam melakukan koordinasi.
“Apakah komposisi kabinetnya itu sesuai dengan yang dia sampaikan dalam pidato, atau sebaliknya? Apakah komposisi kabinet ini jadi jalan keluar dari persoalan rakyat atau jadi beban rakyat? Nah, rakyat harus lihat komposisi ini. Menjawab enggak persoalan-persoalan Prabowo tadi,” ungkapnya.
Terkait sikap PDIP, Adian memastikan partai berlogo banteng moncong Putih itu akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran. Hal yang sama, menurut Adian, dilakukan PDIP ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI.
“Kita ketika bersama-sama dengan Jokowi, kita salah satu partai paling kritis terhadap Jokowi ya PDIP. Kita tuh sikapnya tegas, benar-benar enggak, ya dikritik,” imbuh Adian.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga mengritik kabinet gemuk pimpinan Prabowo-Gibran. Bivitri menyebut jumlah menteri yang terlalu banyak cenderung menyebabkan pemborosan anggaran.
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Selasa 15 Oktober 2024, Bivitri mengatakan jumlah anggota kabinet yang terlalu gemuk juga akan menimbulkan banyak masalah. Bivitri menekankan keberhasilan pemerintahan tidak tergantung jumlah anggota kabinet.
“Menurut Saya nggak bagus (Kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri,” kata Bivitri.
Dosen Sekolah Hukum Indonesia (SHI) Jantera ini menuturkan jumlah anggota kabinet yang banyak akan membawa banyak permasalahan. Selain itu juga Kementerian yang sudah ada harus dipecah-pecah. Tindakan tersebut bisa membuat kementerian menjadi tidak stabil.
“Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul. Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing. Nambah Kementerian pasti nambah anggaran yang banyak padahal kita lagi kayak gini situasinya,” pungkas Bivitri.***
Sumber: GBN.
