Global7.id – Jepara,
Pembagian lahan garapan tanah milik Perhutani (RKPH) yang merupakan rencana induk bagi Perum Perhutani dan dijadikan sebagai dasar utama untuk penyusunan rencana-rencana lainnya yang ada di Desa Sekuro, kecamatan Mlonggo Jepara menjadi perhatian publik, karena terjadi kekisruhan lantaran tidak melibatkan Pengurus LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) setempat. Hal ini diungkapkan oleh Ali Achwan Ketua LMDH Rimba Lestari 1 dari Desa Sekuro, Kamis (28/7/2022).
Ali Achwan saat di konfirmasi awak media Global7.id mengatakan, “Hampir setiap tahun kepala RKPH Sekuro dan LMDH Rimba Lestari 1 membagi hasil lahan Pertanian untuk dibagikan ke warga masyarakat sekitar hutan,” Ujarnya.
Diketahui, untuk sistem pembagiannya dari kepala RKPH bisa mengambil secukupnya untuk dibagikan ke staf Perhutani dan sisanya diserahkan ke LMDH untuk dibagikan ke warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan lahan itu bisa dikerjakan sendiri dan warga bersedia memberi pengamanan yang khusus ke tanaman pokok milik Perhutani.
Ali Achwan menambahkan, “Lalu yang terjadi saat ini adalah pada saat pembagian pengurus LMDH tidak di libatkan, tapi justru Suparmin sebagai kepala RKPH Sekuro malah memberi mandat kuasa ke orang lain yang bukan pengurus LMDH dan juga bukan warga setempat untuk mendapatkan pembagian lahan tersebut.
Dari ketidakadilan perihal soal pembagian hasil lahan itu justru membuat kegaduhan antara pengurus LMDH dan petugas yang membagi lahan tersebut.
Sementara itu, salah seorang pengurus LMDH Bangsri yang berinisial T menuturkan bahwa, “Untuk lahan milik perhutani yang di petak 6 bagian dan juga termasuk wilayah LMDH Rimba Lestrai 1 malah dijual ke Desa lain yang wilayahnya sangat jauh dari lokasi dan diminta setor ke Perhutani untuk per/orang Rp 600.000,” Pungkasnya.
Kemudian, kepala RKPH Sekuro yang Baru Saja menjadi menjabat di wilayah desa Sekuro mengatakan,”Kalau Kebijakan ini di anggap membikin Gaduh maka akan di Tinjau Ulang,” Ugkapnya.
Tim Global7
