Global7.id – Jepara,
Para kepala desa atau petinggi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengaku merasa sangat resah. Alasannya, mereka sering didatangi oleh wartawan abal-abal.
Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi Undang-undang Pers dan Literasi Media, yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara. Pengakuan itu keluar dari mulut Agus Santoso, Petinggi Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan yang sekaligus perwakilan dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Jepara.
“Kami, para petinggi ini sering didatangi orang yang mengaku sebagai wartawan. Tapi kinerjanya tidak mencerminkan wartawan profesional,” ungkap Agus dalam forum itu.
Agus menjelaskan, ketidakprofesionalan itu terlihat dari berbagai sikap. Yang paling sering dia temui yaitu wartawan abal-abal datang dengan membawa ketakutan bahkan menghakimi.
Kata dia, biasanya, wartawan abal-abal itu datang membawa sebuah berita tentang kejelekan atau hal buruk lainnya terkait kinerja si petinggi. Lalu, mereka mengancam akan membesar-besarkan informasi tersebut.
“Kami yang didatangi orang dengan cara seperti itu, sudah pasti gobyos (berkeringat, red),” kata Agus.
Agus berharap, stakeholder yang menaungi persoalan media di Jepara bisa berbuat banyak. Sehingga, para petinggi dan aparat pemerintahan di tingkat bawah bisa bekerja dengan nyaman.
Menanggapi hal itu, Sekertaris PWI Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana menyampaikan, kalau memang tidak memiliki masalah, mestinya tidak perlu ada yang ditakuti. Iwan tak menampik bahwa saat ini semakin banyak orang mengaku sebagai wartawan.
Mereka hanya berbekal web atau hosting atau produk cetak, kemudian bertindak seolah-olah sebagai wartawan profesional.
“Padahal wartawan itu ada aturannya. Perusahaan medianya harus jelas badan hukumnya. Dan yang paling penting harus terverifikasi Dewan Pers,” tegas Iwan.
Kepada para aparat pemerintahan di Jepara, Iwan berpesan agar lebih pintar dalam menghadapi orang yang mengaku sebagai wartawan. Yang paling gampang, lanjut dia, para aparat pemerintahan bisa mengecek nama media sekaligus nama wartawan itu di situs Dewanpers.org.
“Kalau namanya tidak ada di situs tersebut, berarti tidak resmi,” tandas Iwan.***
Sumber: MN.
Tag
