Global7.id – Nasional,
Sekolah Elite Tolak MBG menjadi perhatian publik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan terhadap sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, saat acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda serta seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Nanik, para Kepala SPPG tidak memiliki kewenangan memaksa sekolah agar siswanya menjadi penerima manfaat MBG, meskipun pemerintah menargetkan peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia secara luas.
“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena siswanya berasal dari keluarga mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik.
Sekolah Elite Menolak MBG, BGN Minta Tetap Dihormati
Penegasan tersebut muncul setelah adanya keluhan salah satu Kepala SPPG yang mengaku kesulitan meningkatkan jumlah penerima manfaat MBG di wilayahnya.
Pasalnya, beberapa sekolah elite yang memiliki jumlah siswa hingga ribuan memilih menolak program MBG, meskipun proses mediasi sudah dilakukan, termasuk melibatkan aparat setempat.
BGN menilai penolakan itu bukan berarti sekolah tidak mendukung program pemerintah. Sebab, MBG memang bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat di tiap wilayah.
“Tidak boleh ada pemaksaan, apalagi intimidasi dari SPPG atau instansi mana pun,” tegasnya.
BGN: Jika Sekolah Sudah Mampu, Jangan Dipaksa
BGN juga menekankan bahwa keputusan sekolah yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri harus dihormati.
Artinya, jika sekolah memiliki sistem makan sehat sendiri, catering bergizi, atau dukungan kuat dari orang tua siswa, maka tidak menjadi persoalan bila mereka memilih tidak ikut MBG.
Nanik menegaskan, program MBG seharusnya lebih diprioritaskan untuk kelompok yang memang membutuhkan dukungan gizi dari pemerintah.
Pesantren Kecil hingga Anak Jalanan Jadi Prioritas Pengganti
Sebagai solusi, Nanik meminta para Kepala SPPG untuk lebih aktif menyasar kelompok masyarakat lain yang dinilai lebih membutuhkan.
Beberapa sasaran penerima manfaat MBG yang disebutkan antara lain:
- pesantren kecil
- anak putus sekolah
- anak jalanan usia sekolah
- ibu hamil
- ibu menyusui
- balita
“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” ungkapnya.
BGN berharap langkah ini bisa membuat program MBG tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan dukungan gizi.
“BGN menegaskan MBG bersifat sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan terhadap sekolah. Informasi resmi dapat diakses melalui situs Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca juga: https://bgn.go.
G7/KMP
